BAKTI Ungkap 2.000 Desa Blankspot Internet, Papua Jadi Prioritas Utama
98 Persen Wilayah Terjangkau, Tapi Masih Ada 2.000 Desa Tanpa Internet
Badan Akses Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan data terbaru seputar cakupan internet di Indonesia. Menurut Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, hingga Agustus 2026 sekitar 98 persen wilayah Indonesia sudah dijangkau layanan internet. Namun di balik angka yang terlihat mengesankan tersebut, masih tersisa 2.000 desa yang masuk kategori blankspot — wilayah yang sama sekali tidak memiliki akses internet.
Papua Mendominasi Daftar Blankspot
Sebagian besar dari 2.000 desa blankspot tersebut tersebar di wilayah Papua. Kondisi geografis yang menantang — pegunungan tinggi, hutan lebat, dan pulau-pulau kecil yang terpencil — menjadi hambatan utama pembangunan infrastruktur telekomunikasi konvensional seperti menara BTS dan kabel serat optik. Biaya pembangunan per satuan wilayah di Papua bisa mencapai kelipatan biaya di Pulau Jawa atau Sumatera.
Fadhilah Mathar menegaskan bahwa Papua menjadi prioritas utama program percepatan penutupan blankspot. Pemerintah melalui BAKTI terus mendorong skema pembiayaan dan kerjasama dengan operator telekomunikasi serta penyedia layanan internet berbasis satelit untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur darat.
Program Satria dan Peran Satelit Merah Putih
Salah satu andalan pemerintah untuk menutup kesenjangan digital di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) adalah program Satelit Republik Indonesia (Satria) atau yang dikenal sebagai Satelit Merah Putih. Satelit multifungsi berkapasitas tinggi ini dirancang untuk menyediakan konektivitas broadband ke ribuan lokasi yang belum terlayani, termasuk sekolah, puskesmas, kantor desa, dan markas TNI/Polri di daerah terpencil.
Satria beroperasi di orbit geostasioner dan mampu memberikan throughput total hingga 150 Gbps. Dengan cakupan yang meliputi seluruh wilayah NKRI, satelit ini diharapkan menjadi game changer bagi desa-desa blankspot yang selama ini hanya mengandalkan sinyal lemah atau tidak ada sama sekali.
Skema USO dan Insentif bagi Operator
Selain satelit, BAKTI mengelola dana Universal Service Obligation (USO) yang dikumpulkan dari kontribusi operator telekomunikasi. Dana ini dialokasikan untuk membangun infrastruktur di wilayah tidak komersial — tempat di mana operator swasta enggan masuk karena pertimbangan return on investment (ROI) yang rendah.
Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa holiday pajak, kemudahan izin, serta skema cost-sharing untuk mendorong operator seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren memperluas jaringan ke desa-desa blankspot. Kolaborasi public-private partnership (PPP) menjadi kunci agar target penutupan blankspot tercapai tepat waktu.
Dampak Nyata bagi Masyarakat Desa
Kehadiran internet di desa-desa yang selama ini blankspot membawa dampak multiplier yang signifikan. UMKM lokal bisa memasarkan produk ke pasar nasional melalui marketplace. Guru dan siswa di sekolah terpencil bisa mengakses materi belajar digital dan kelas daring. Tenaga kesehatan di puskesmas desa bisa melakukan telemedicine dan konsultasi dengan dokter spesialis di kota besar tanpa perlu rujuk pasien sejauh puluhan kilometer.
Data BAKTI menunjukkan bahwa desa-desa yang baru mendapatkan akses internet rata-rata mengalami peningkatan aktivitas ekonomi digital dalam 6–12 bulan pertama. Akses informasi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam program pemerintah seperti bantuan sosial (bansos) dan pendaftaran administrasi kependudukan secara daring.
Tantangan di Depan: Literasi Digital dan Keberlanjutan
Menutup blankspot hanyalah langkah pertama. Tantangan selanjutnya adalah memastikan masyarakat di desa-desa tersebut benar-benar bisa memanfaatkan internet secara produktif dan aman. Program literasi digital Siberkreasi dan gerakan nasional makin cakap digital menjadi pelengkap vital agar konektivitas tidak hanya hadir sebagai infrastruktur pasif, tapi bertransformasi menjadi daya pikat ekonomi dan kesejahteraan.
Sisi keberlanjutan juga krusial. Pemeliharaan BTS di daerah terpencil, biaya operasional satelit, dan substitusi perangkat yang rusak akibat cuaca ekstrim membutuhkan anggaran berkelanjutan. BAKTI bersama Komdigi menyusun roadmap pemeliharaan jangka panjang agar desa-desa yang baru terhubung tidak kembali ke status blankspot karena infrastruktur rusak dan tidak diperbaiki.
Target 100 Persen Cakupan pada 2027
Pemerintah menargetkan 100 persen desa di Indonesia terjangkau internet pada 2027. Dengan sisa 2.000 desa blankspot, artinya rata-rata harus menutupi sekitar 1.000 desa per tahun ke depan. Laju ini lebih agresif dibanding tahun-tahun sebelumnya, didorong oleh kesiapan satelit Satria yang sudah beroperasi penuh serta percepatan pembangunan menara BTS melalui skema tower sharing dan infrastructure sharing antar operator.
Fadhilah Mathar mengakui target ini menantang, namun menekankan bahwa komitmen politik di tingkat tertinggi serta sinergi antar kementerian (Kominfo, PUPR, Desa, Keuangan) sudah terbentuk. Monitoring berkala melalui dashboard One Data Indonesia memastikan tidak ada desa yang terlewat dan progres pembangunan bisa dipantau secara transparan oleh publik.
Kesimpulan
Data terbaru BAKTI Komdigi menunjukkan Indonesia telah menembus angka cakupan internet 98 persen, namun homework nyata masih tersisa di 2.000 desa blankspot — mayoritas di Papua. Kombinasi satelit Merah Putih, dana USO, insentif operator, dan komitmen lintas sektor menjadi fondasi untuk mengejar target 100 persen pada 2027. Lebih dari sekadar memasang antena dan menara, keberhasilan diukur dari apakah konektivitas itu benar-benar mengubah kehidupan warga desa: ekonomi tumbuh, pendidikan merata, kesehatan terjangkau, dan pemerintahan berjalan efisien. Itulah ukuran sejati Indonesia makin cakap digital.
