Komdigi Imbau Masyarakat Jaga Etika Digital Jelang Aksi 27 Agustus: Panduan Aman Bermedia Sosial saat Demo Massal
Latar Belakang Imbauan Komdigi Jelang Aksi 27 Agustus
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat untuk menjaga etika dan ketertiban di ruang digital menjelang aksi massa yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026. Imbauan ini keluar mengantisipasi lonjakan konten provokatif, ujaran kebencian, dan hoaks yang biasanya mengiringi momen demonstrasi besar.
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menekankan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. “Ruang digital adalah perpanjangan ruang publik. Apa yang tidak boleh dilakukan di dunia fisik, juga tidak boleh di dunia maya,” ujarnya dalam siaran Beri yang diterima CNN Indonesia, Kamis (27/8/2026).
Tiga Poin Utama Imbauan Komdigi
1. Hindari Penyebaran Ujaran Kebencian dan Provokasi
Komdigi meminta warganet tidak membuat, membagikan, atau mengomentari konten yang mengandung SARA, radikalisme, atau provokasi terhadap pihak manapun. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.
2. Verifikasi Informasi Sebelum Membagikan
Masa demo rawan hoaks beredar — mulai dari foto/video konteks terpotong, narasi palsu tentang korban jiwa, hingga akun palsu yang menyamar sebagai media resmi. Komdigi mengajak masyarakat mencross-check ke sumber berita kredibel (media nasional, akun resmi aparat, dan situs fact-check seperti cekfakta.com) sebelum klik share.
3. Jaga Privasi dan Keamanan Data Pribadi
Saaat mendokumentasikan aksi, hindari merekam wajah orang lain tanpa izin untuk dibagikan publik. Matikan fitur lokasi real-time pada aplikasi media sosial. Gunakan fitur “blur wajah” sebelum memposting foto/video kerumunan. Hal ini melindungi hak privasi dan mencegah penyalahgunaan data biometrik.
Mengapa Etika Digital Penting Saat Demo Massal?
Berdasarkan data Komdigi, volume laporan konten negatif di ruang digital naik 40–60% selama periode aksi massa besar (data periode 2023–2025). Lonjakan ini didorong oleh:
- Emosi tinggi: Konten emosional lebih viral dibandingkan fakta.
- “Information vacuum”: Ketika informasi resmi lambat keluar, hoaks mengisi kekosongan.
- Akun bot dan buzzer: Otomasi memperbanyak narasi tertentu secara artifisial.
Dampaknya nyata: eskalasi ketegangan di lapangan, kerusakan reputasi individu, hingga proses hukum bagi pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian.
Panduan Praktis: Aman Bermedia Sosial Saat Situasi Ricuh
Sebelum dan Saat Aksi
- Siapkan sumber informasi resmi: Follow akun terverifikasi Polri (@polri), Kominfo (@kominfo), BPBD setempat, dan media massa kredibel.
- Gunakan fitur keamanan akun: Aktifkan 2FA (Two-Factor Authentication) di WhatsApp, Instagram, X, Facebook, dan TikTok. Gunakan kata sandi unik per platform.
- Batasi audiens postingan sensitif: Gunakan fitur “Close Friends” (IG), “Circle” (Google), atau “Audience Selector” (FB) untuk konten lokasi real-time.
- Jangan live-stream tanpa pertimbangan: Live streaming dapat mengekspos lokasi Anda dan orang di sekitar secara real-time ke publik tak terbatas.
Menghadapi Hoaks dan Konten Provokatif
- Jangan komentar emosional di kolom komentar hoaks — ini justru menaikkan engagement algoritma.
- Laporkan via fitur platform (Report → Misinformation/Hate Speech) dan salurkan ke aduan.kominfo.go.id.
- Gunakan alat verifikasi: Google Reverse Image Search, InVID (untuk video), dan situs fact-check resmi.
Perlindungan Privasi Data Biometrik
Foto wajah di kerumunan bisa diekstrak untuk database pengenalan wajah tanpa izin. Langkah mitigasi:
- Blur wajah orang lain sebelum posting (fitur bawaan IG, WhatsApp, atau aplikasi seperti Signal, ObscuraCam).
- Hindari posting foto KTP, kartu pelajar, atau dokumen identitas teman/keluarga.
- Matikan “Face Recognition” tagging di pengaturan Facebook/Instagram.
Dasar Hukum dan Sanksi yang Perlu Diketahui
| Pelanggaran | Dasar Hukum | Sanksi Maksimal |
|---|---|---|
| Ujaran kebencian (SARA, radikalisme) | UU ITE Ps. 28 Ayat 2 | 6 tahun penjara & denda 1 M |
| Menyebarkan hoaks/berita palsu | UU ITE Ps. 28 Ayat 1 | 6 tahun penjara & denda 1 M |
| Pencemaran nama baik (defamasi) | UU ITE Ps. 27 Ayat 3 | 4 tahun penjara & denda 750 jt |
| Pelanggaran data pribadi | UU PDP (UU 27/2022) | Denda administratif & pidana |
Catatan: M = Miliar rupiah. Sanksi dapat diperberat bagi korporasi/penyedia sistem elektronik.
Peran Platform Media Sosial dan Literasi Digital
Platform besar (Meta, X, TikTok, YouTube) wajib menyediakan mekanisme pelaporan dan moderasi konten berbasis hukum Indonesia (PP 71/2019). Namun, moderasi reaktif tidak cukup. Komdigi mendorong literasi digital proaktif melalui program “Siber Kreasi” dan kolaborasi dengan Mafindo, CekFakta, serta komunitas literasi digital daerah.
Sebagai individu, literasi digital berarti:
- Membedakan opini, fakta, dan hoaks.
- Memahami algoritma: interaksi (like, komentar, share) = amplifikasi.
- Menjaga “digital footprint” — jejak digital permanen yang bisa diakses tahun depan.
Kesimpulan: Ruang Digital Sehat, Demokrasi Sehat
Imbauan Komdigi bukan larang menyuarakan aspirasi, melainkan pengingat bahwa kebebasan berekspresi berhenti di batas hak orang lain dan ketertiban hukum. Saat aksi 27 Agustus berlangsung, gunakan media sosial untuk:
- Menyebarkan informasi terverifikasi (lokasi aman, jalur evakuasi, nomor darurat).
- Mendokumentasikan dengan etika (hormati privasi, konteks jujur).
- Mengutamakan dialog konstruktif di atas polarisasi.
Ruang digital yang sehat mendukung demokrasi yang sehat. Mari jadi warganet yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Referensi dan Sumber Resmi
- Siaran Beri Komdigi, 27 Agustus 2026
- UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE)
- UU Nomor 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi)
- PP Nomor 71 Tahun 2019 (Penyelenggaraan Sistem Elektronik)
- Portal Aduan Konten Negatif: aduan.kominfo.go.id
