Palantir dan NHS Inggris: Kontrak Raksasa Rp 6,4 Triliun di Ujung Tanduk, Greater Manchester Tolak

Kontrak Raksasa yang Memecah Belah

Pemerintah Inggris menghadapkan deadline ketat: enam bulan untuk memutuskan apakah akan membatalkan kontrak bernilai lebih dari $400 juta (sekitar Rp 6,4 triliun) antara National Health Service (NHS) dan perusahaan analisis data asal Amerika, Palantir Technologies. Kontrak ini, yang ditandatangani pada masa pandemi COVID-19, dirancang untuk mengintegrasikan data pasien dari seluruh Inggris ke dalam platform Foundry milik Palantir — sebuah sistem yang diklaim mampu memecahkan Solo data rumah sakit, perawat, dan administrasi.

Tapi satu wilayah menolak ikut. Greater Manchester, wilayah metropolitan dengan populasi 2,8 juta jiwa, memutuskan keluar dari skema nasional. Alasannya sederhana: mereka percaya bisa membangun sistem sendiri yang lebih murah, lebih cepat disesuaikan, dan — Saying krusial — mempertahankan kendali penuh atas data warga mereka.

Mengapa Greater Manchester Berani Tolak?

Andy Burnham, Mayor Greater Manchester, tidak main-main. Ia menegaskan bahwa wilayahnya sudah memiliki fondasi data yang kokoh lewat Graphnet Health dan GM Care Record — platform yang sudah menghubungkan data 3,5 juta pasien di 10 borough. Sistem ini memungkinkan dokter rumah sakit, dokter keluarga, dan perawat sosial mengakses catatan medis real-time tanpa harus melewati server pihak ketiga di luar wilayah.

"Kami tidak butuh perusahaan Silicon Valley untuk memberitahu kami bagaimana mengelola data kesehatan warga kami," tutur Burnham dalam wawancara dengan WIRED. "Kami sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Yang kami butuhkan adalah dana dan otonomi, bukan kontrak vendor lock-in selama 7 tahun."

Argumen Pro-Kontra: Efisiensi vs Kedaulatan

Pendukung kontrak nasional berargumen bahwa platform Palantir menawarkan skala yang tak tercapai oleh sistem fragmenter. Selama pandemi, Foundry digunakan untuk melacak ketersediaan ventilator, stok PPE, dan kapasitas ICU di seluruh Inggris dalam hitungan jam — bukan minggu. Pemerintah pusat mengklaim pendekatan terpusat ini menghemat jutaan pound dan mempercepat respons darurat.

Kritik menentang: kontrak ini menciptakan ketergantungan berbahaya. Palantir, yang dikenal kerjasama erat dengan aparat intelijen AS (CIA, NSA) via program Gotham, memiliki model bisnis yang mengunci pelanggan ke dalam ekosistem proprietary-nya. Keluar dari kontrak berarti migrasi data massal yang mahal dan berisiko. Lebih jauh, ada kekhawatiran etis: apakah data kesehatan 57 juta warga UK seharusnya diproses oleh perusahaan yang klien utamanya adalah militer dan intelijen asing?

Dampak ke Adopsi AI di Layanan Publik

Kasus ini jadi litmus Tech bagi masa depan AI dan analisis data di sektor publik Eropa. Jika NHS memaksa kontrak Palantir berlanjut meski Greater Manchester menolak, sinyal yang dikirim jelas: keputusan teknologi strategis diambil di Westminster, bukan di tingkat lokal yang Saying tahu kebutuhan lapangan.

Sebaliknya, jika Greater Manchester berhasil membuktikan model federated — data tetap di tangan lokal, interoperabilitas dicapai lewat standar terbuka (seperti FHIR/HL7), tanpa vendor tunggal — ini bisa jadi template untuk negara lain, termasuk Indonesia, yang sedang gencar membangun platform Satu Data Kesehatan dan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia Ku).

Pelajaran untuk Indonesia

Indonesia punya tantangan mirip: data kesehatan tersebar di BPJS Kesehatan, rumah sakit rujukan, puskesmas, dan aplikasi peduliLindungi/SatuSehat. Pendekatan terpusat (monolitik) menjanjikan efisiensi, tapi rawan single point of failure dan vendor lock-in. Pendekatan terdistribusi (federated) butuh standar teknis ketat dan koordinasi antar daerah yang sulit.

Kunci bukan memilih satu, tapi menetapkan standar interoperabilitas wajib (API terbuka, skema data FHIR, protokol keamanan) lalu biarkan setiap provinsi/rumah sakit pilih vendor atau bangun sendiri — asalkan compliant. Greater Manchester membuktikan: kalau fondasi data sudah ada, otonomi teknis justru mempercepat inovasi, bukan memperlambatnya.

Enam Bulan ke Depan

Menteri Kesehatan UK Wes Streeting harus memutus sebelum akhir 2026: lanjutkan kontrak Palantir (dengan risiko gugatan hukum dari Greater Manchester dan tekanan politik), atau buka tender ulang dengan ketentuan open standards dan klausul keluar yang adil. Keputusannya akan membentuk lanskap data kesehatan UK untuk dekade ke depan — dan jadi rujukan bagi negara lain yang berjuang menyeimbangkan inovasi AI, keamanan data, dan kedaulatan digital.

Satu hal pasti: era “beli platform raksasa dari Silicon Valley dan harap semuanya terselesaikan” sudah berakhir. Pemerintah yang pintar sekarang menanyakan: siapa yang punya data? siapa yang mengontrol infrastruktur? dan apa rencana keluarnya?