4 Cara Mengatasi Kegagalan ‘Dinding Virtual’ AI di Perbatasan AS-Meksiko

Investigasi Mengungkap Kegagalan Sistem Pengawasan Berbasis AI

MIT Technology Review baru saja menerbitkan investigasi mendalam tentang berapa banyak orang yang meninggal di dekat “dinding virtual” menara pengawasan yang dipasang pemerintah AS di perbatasan AS-Meksiko. Temuannya mengejutkan: ada kasus orang yang berjalan tanpa terdeteksi melalui area yang diawasi menara canggih berkemampuan AI, dan kemudian meninggal di dekatnya, di mana jenazah mereka tidak terlihat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Kasus-kasus ini mencerminkan cacat sistemis di dinding virtual: menara yang rusak, algoritma yang gagal mendeteksi manusia, dan agen yang tidak merespons peringatan. Cerita ini bagian dari kolaborasi Dying on Camera antara MIT Technology Review dan Times of San Diego, di mana jurnawan kedua redaksi menghabiskan setahun meneliti kegagalan teknologi pengawasan perbatasan dan mengungkap kisah orang-orang yang mati di wilayah perbatasan.

Konteks: Kontrak Raksasa dan Ekspansi Masif

Setiap kematian seharusnya memicu alarm di dalam US Customs and Border Protection (CBP) tentang kekurangan jaringan pengawasannya. Hal ini terutama berlaku untuk kasus di dekat menara terbaru yang dibangun oleh perusahaan pertahanan Anduril, yang terus memenangkan kontrak besar dan siap mendapatkan keuntungan dari dana federal yang dialokasikan untuk keamanan perbatasan. AS berencana mengeluarkan 1 miliar dolar untuk memperluas ukuran dinding virtual menjadi tiga kali lipat hingga 2034.

Berikut empat ide untuk langkah CBP selanjutnya guna mengatasi kegagalan-kegagalan ini.

1. Lakukan Audit Komprehensif Kematian di Dekat Dinding Virtual

“Jika saya pemerintah federal, saya akan melakukan audit, karena terasa seperti ini tidak berfungsi,” ujar Sarah Silva, anggota dewan legislatif negara bagian New Mexico, ketika MIT Technology Review menunjukkan bahwa hanya di 2024 saja, lebih dari 18 orang meninggal di dekat menara pengawasan di satu ruas gurun kecil dekat distriknya.

Audit diperlukan karena, meski telah menelusuri ribuan halaman laporan polisi dan dokumen lain tentang menara pengawasan, pengetahuan kami tentang berapa banyak menara yang ada dan di mana lokasinya tetap terbatas. CBP tidak mempublikasikan peta komprehensif dinding virtualnya. Tim investigasi bergantung pada pemetaan yang dipimpin oleh nirlaba Electronic Frontier Foundation, lalu memverifikasi lokasi menara spesifik dan perkiraan waktu pemasangannya menggunakan citra satelit.

Mereka menganalisis hampir 600 menara—jauh di bawah 800 menara yang diklaim pemerintah beroperasi hari ini. Perkiraan waktu pemasangan juga tidak presisi. Artinya, hitungan lebih dari 1.050 orang yang meninggal di dekat menara tersebut adalah angka yang terhitung kurang. Dan tidak ada gambaran lengkap di mana di sepanjang perbatasan masalahnya paling parah.

Audit internal tidak akan memiliki keterbatasan seperti itu. Secara teori, CBP mencatat kapan setiap menara didirikan dan kapan aktif. Ia memiliki kemampuan mengaudit efektivitas mereka—sambil mengukur berapa banyak orang yang meninggal di dekatnya—sejak paling tidak 2015, saat memulai pemasangan jenis menara yang dianalisis. Namun sumber memberitahu tim investigasi bahwa CBP tidak pernah melakukan audit semacam itu. Temuan ini membuat kebutuhan audit semakin mendesak.

2. Perbaiki Cara Agensi Melacak Kematian dan Sisa Manusia

Jika CBP ingin menganalisis kasus di mana orang meninggal di dekat teknologi pengawaannya, ia perlu tahu kapan dan di mana kematian itu terjadi. Dan sistem pelacakan data saat ini rusak parah.

Seperti yang dicatat dalam metodologi investigasi, tidak ada agensi nasional yang mengumpulkan dan mempublikasikan semua catatan tersedia tentang kematian migran. Tim menyaring ribuan halaman catatan dari lusinan agensi di Texas saja, dan gambarannya tetap tidak lengkap karena tidak ada protokol bersama untuk mendokumentasikan kematian ini dalam catatan publik.

Border Patrol memiliki sistem internal sendiri, disebut Border Safety Initiative Tracking System (BSITS), sejak 2007. Tapi baru 2021 aturan nasional ditetapkan untuk bagaimana sektor berbeda memasukkan kasus ke sistem. Tahun berikutnya, Government Accountability Office (GAO) menemukan banyak kasus tetap tidak terlacak di sistem ini, terutama kematian yang tidak ditemukan oleh Border Patrol. Pada 2023, GAO melaporkan Border Patrol telah mengambil langkah memperbaikinya, tapi peneliti luar konsisten menemukan estimasi agensi tetap terhitung kurang hingga hari ini.

Selain melacak kematian migran, CBP meluncurkan program 2017 untuk mencegahnya, disebut Missing Migrant Program. April 2025, GAO menemukan program itu memperbaiki cara mengumpulkan dan melacak data soal peristiwa seperti panggilan 911 dan penyelamatan. Masalahnya, tidak ada rencana untuk menggunakan data guna mengukur apakah program benar-benar meningkatkan penyelamatan atau mengurangi kematian, yang menjadi tujuan utamanya. GAO membuat dua rekomendasi solusi, keduanya belum diimplementasikan.

3. Lacak Kasus Ketika Teknologi Pengawasan Menangkap Orang

Pada 2014, saat dinding virtual masih jauh lebih kecil, GAO menyarankan agen Border Patrol mencatat kapan teknologi membantu mereka menangkap orang yang mencoba masuk AS secara ilegal. Akan memakan waktu tambahan agen, tapi mencatat bantuan ini akan membantu Kongres memahami seberapa sering berbagai teknologi pengawasan benar-benar menghasilkan penangkapan. Setelah data terkumpul, GAO menambahkan, agensi seharusnya mengukur apakah teknologi pengawaannya berfungsi. CBP setuju dan mulai mewajibkan agen memasukkan informasi tersebut.

Kemudian, 2017, GAO melaporkan data yang dikumpulkan tidak akurat dan tidak andal. Masalah ini berlanjut hingga sekarang: tidak ada cara sistematis untuk mengetahui apakah menara AI benar-benar membantu penangkapan, atau hanya menghasilkan false positive yang membuang waktu agen.

4. Buat Transparansi Data Jadi Kewajiban Kontraktual

Anduril dan kontraktor lain membangun menara ini di bawah kontrak federal. Namun tidak ada syarat kontrak yang memaksa mereka berbagi data performa—seperti akurasi deteksi, uptime menara, atau jumlah alert yang mengarah ke penangkapan nyata—dengan publik atau pengawas independen.

Kongres harus mewajibkan transparansi data sebagai syarat kontrak. Setiap pembayaran federal untuk teknologi pengawasan perbatasan harus disertai kewajiban mempublikasikan metrik performa berkala yang diverifikasi pihak ketiga. Tanpa ini, publik dan parlemen tidak bisa menilai apakah miliaran dolar yang dikeluarkan benar-benar menyelamatkan nyawa, atau hanya memperkaya kontraktor pertahanan sambil biarkan orang mati tak terlihat di bawah menara yang seharusnya mengawasi mereka.

Dampak Lebih Luas: Pelajaran untuk Penggunaan AI di Ruang Publik

Kasus dinding virtual ini bukan sekadar masalah perbatasan. Ia jadi studi kasus kritis bagi siapa pun yang menerapkan AI di lingkungan berisiko tinggi: polisi, transportasi, kesehatan, atau infrastruktur kritis. Polanya sama: sistem dipasang dengan janji efisiensi dan keamanan, tapi tanpa audit independen, tanpa metrik keberhasilan yang jelas, dan tanpa akuntabilitas saat gagal.

Untuk praktisi AI di Indonesia dan global, pelajarannya jelas: jangan pernah menerapkan model deteksi objek atau klasifikasi ke produksi tanpa (1) ground-truth evaluation berkala di lapangan, (2) loop umpan balik dari operator manusia yang benar-benar menggunakan sistem, dan (3) mekanisme audit eksternal yang punya gigi. AI yang “bekerja” di benchmark lab bisa gagal total di kondisi dunia nyata—debu, panas, bayangan, gerakan tidak terduga—dan konsekuensinya bisa nyawa manusia.

Kesimpulan

Empat rekomendasi di atas—audit kematian, perbaikan pencatatan, pelacakan penangkapan berbasis teknologi, dan transparansi kontrak—adalah minimum yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem yang sudah terbukti gagal. Biaya tidak bertindak bukan hanya uang pajak yang tersia-siakan, tapi nyawa manusia yang terus jatuh di bayangan menara yang seharusnya melindungi mereka.