China Bantah Seruan Perlambat Pengembangan AI, Sebut Sebagai Fearmongering
China Menolak Seruan Perlambat AI dari AS
Pemerintah China secara resmi menanggapi seruan dari sejumlah pemimpin industri teknologi Amerika Serikat yang mendesak perlambatan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Dalam pernyataan terbaru, pejabat China menilai seruan tersebut hanyalah “gertak sambal” atau fearmongering yang bertujuan menghambat kemajuan teknologi negara lain.
Latar Belakang Seruan Perlambatan AI
Seruan untuk memperlambat pengembangan AI semakin keras sejak awal 2023, setelah peluncuran ChatGPT oleh OpenAI memicu ledakan minat global pada AI generatif. Para pakar keamanan AI, termasuk Geoffrey Hinton dan Yoshua Bengio, serta pemimpin teknologi seperti Elon Musk dan Steve Wozniak, pernah menandatangani surat terbuka yang meminta jeda enam bulan pada pengembangan sistem AI yang lebih canggih dari GPT-4.
Alasan utama mereka adalah risiko keamanan yang belum terpecahkan, mulai dari penyebaran informasi palsu, bias algoritma, hingga potensi kehilangan kontrol manusia atas sistem AI supercerdas di masa depan.
Respons China: “Ini Hanya Fearmongering”
Menurut laporan CNN Indonesia pada 15 September 2026, pejabat China menanggapi seruan tersebut dengan tegas. Mereka menilai bahwa desakan perlambatan justru berasal dari kekhawatiran AS akan kehilangan dominasi teknologi di era AI. China menyebut narasi “bahaya AI” sebagai alat politik untuk membatasi akses negara lain terhadap komputasi canggih, chip semikonduktor, dan talenta peneliti.
“Seruan perlambatan ini bukan soal keamanan, tapi soal siapa yang menguasai masa depan teknologi,” ujar seorang diplomat China yang tidak ingin disebut namanya, dikutip dari laporan tersebut.
Strategi China di Bidang AI
China telah menetapkan target menjaga supremasi AI dunia pada 2030 melalui rencana “New Generation Artificial Intelligence Development Plan” yang diluncurkan 2017. Investasi masif dialokasikan untuk penelitian dasar, infrastruktur komputasi, dan pengembangan talenta. Perusahaan seperti Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, dan startup baru seperti Zhipu AI serta Moonshot AI aktif meluncurkan model bahasa besar (LLM) bersaing dengan GPT-4 dan Claude.
Pada 2024-2025, China meluncurkan puluhan model AI generatif yang telah mendapat izin resmi dari Cyberspace Administration of China (CAC), menunjukkan ekosistem AI domestik yang berkembang pesat meskipun sanksi chip AS.
Dampak Geopolitik pada Pengembangan AI Global
Perang dagang teknologi antara AS dan China telah menciptakan dua ekosistem AI yang semakin terpisah. AS membatasi ekspor chip canggih (H100, A100, H200 dari NVIDIA) ke China, mendorong China mempercepat pengembangan chip domestik seperti Ascend 910B Huawei dan chip Biren Technology.
Sisi lain, AS mendorong standar keamanan AI internasional melalui forum seperti G7 Hiroshima AI Process, Bletchley Declaration, dan Seoul AI Summit. China berpartisipasi dalam beberapa forum ini, namun menolak kerangka yang dinilai menguntungkan standar Barat dan membatasi ruang manuver negara berkembang.
Perspektif Para Pakar Netral
Para peneliti keamanan AI independen menilai bahwa kedua sisi memiliki argumen yang valid. Risiko AI memang nyata — deepfake, cyberattack otomatis, bias diskriminatif, dan potensial misuse oleh aktor jahat. Namun, jeda pengembangan global sulit ditegakkan tanpa mekanisme verifikasi internasional yang andal, dan justru berisiko mendorong pengembangan “gelap” yang tidak transparan.
Beberapa pakar menyarankan pendekatan “responsible scaling” — lanjutkan pengembangan tapi dengan lapisan keamanan bertingkat: evaluasi kemampuan berbahaya sebelum peluncuran, red-teaming ketat, transparansi data latih, dan mekanisme kill-switch.
Regulasi AI di Indonesia: Posisi di Antara Dua Kutub
Bagi Indonesia, dinamika AS-China menciptakan peluang dan tantangan. Indonesia telah merancang kerangka etika AI melalui Kominfo dan BRIN, serta berpartisipasi dalam diskusi ASEAN Guide on AI Governance and Ethics. Negara ini bisa memanfaatkan model open-source dari kedua blok (seperti Llama, Qwen, DeepSeek) untuk membangun solusi lokal: AI untuk bahasa daerah, pertanian presisi, layanan publik, dan pendidikan.
Namun, ketergantungan pada infrastruktur cloud dan chip asing tetap menjadi kelemahan strategis. Program “Gerakan Nasional 1000 Startup Digital” dan penguatan ekosistem R&D domestik jadi krusial agar Indonesia tidak hanya jadi pengguna, tapi Cuma kontributor teknologi AI.
Kesimpulan
Seruan perlambatan AI dari AS dan penolakan China mencerminkan persaingan geopolitik yang lebih dalam dari sekadar perdebatan teknis keamanan. Bagi ekosistem global, yang dibutuhkan bukan moratorium yang mustahil ditegakkan, tapi kerangka transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas batas yang inklusif — melibatkan negara Global South seperti Indonesia.
Pengembangan AI akan terus berlanjut. Pertanyaannya bukan apakah harus dihentikan, tapi bagaimana memastikan manfaatnya tersebar merata dan risikonya dikelola kolektif.
